Jakarta - Wakil Ketua DPR Anis Matta diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi terkait dugaan korupsi suap pembahasan alokasi anggaran Dana
Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011 untuk tiga kabupaten di
Nanggroe Aceh Darussalam, hari ini. Usai diperiksa, Anis Matta
menjelaskan posisinya dalam kasus tersebut.
"Pemeriksaannya cuma klarifikasi dokumen-dokumen berkait dengan surat Menkeu, surat Banggar, dan surat saya. Kalau soal detil daerah mana yang dapat, bukan urusan saya. Cuma begitu saja," kata Anis Matta kepada wartawan.
Seperti diketahui, dalam surat tanggal 13 Desember 2010 kepada Banggar DPR, Menteri Keuangan Agus Martowadojo mengklarifikasi usulan DPID secara langsung ataupun yang ditembuskan kepada Kementerian Keuangan sampai dengan tanggal 18 November 2010 sebanyak 112 daerah. Dari data tersebut, ada beberapa daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tidak tinggi namun tidak mendapat alokasi, yaitu 3 provinsi dan 29 kabupaten kota.
"Daerah dengan KKD tidak tinggi dan daerah tertinggal yang menyampaikan usulah tetapi tidak mendapatkan alokasi menurut hemat kami tidak sesuai dengan kesepakatan," tulis Menkeu Agus Martowardojo dalam suratnya.
"Pemeriksaannya cuma klarifikasi dokumen-dokumen berkait dengan surat Menkeu, surat Banggar, dan surat saya. Kalau soal detil daerah mana yang dapat, bukan urusan saya. Cuma begitu saja," kata Anis Matta kepada wartawan.
Seperti diketahui, dalam surat tanggal 13 Desember 2010 kepada Banggar DPR, Menteri Keuangan Agus Martowadojo mengklarifikasi usulan DPID secara langsung ataupun yang ditembuskan kepada Kementerian Keuangan sampai dengan tanggal 18 November 2010 sebanyak 112 daerah. Dari data tersebut, ada beberapa daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tidak tinggi namun tidak mendapat alokasi, yaitu 3 provinsi dan 29 kabupaten kota.
"Daerah dengan KKD tidak tinggi dan daerah tertinggal yang menyampaikan usulah tetapi tidak mendapatkan alokasi menurut hemat kami tidak sesuai dengan kesepakatan," tulis Menkeu Agus Martowardojo dalam suratnya.
